MEDSOS

Saturday, May 18, 2019

Arahan Ketum DPN Gepenta Dalam Menghadapi Sistuasi Politik Pasca Pemilu 2019


Salam Gepenta.

Kepada saudaraku semua warga GEPENTA dan seluruh rakyat Indonesia, dimanapun berada,

Menyikapi kondisi Kamtibmas yang semakin meningkat dan eskalasi Politik yang menghangat, maka saya KETUM GEPENTA, memberikan arahan SBB:

GEPENTA tetap bersikap : Apabila terjadi penyalahgunaan wewenang atau kelalaian dalam pelaksanaan pemilu oleh anggota KPU dan jajarannya, maka oknumnya harus segera di seret ke Pengadilan.

Polri melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk diajukan ke Pengadilan.

Apabila dalam pelaporan tidak ada bukti pendahuluan dan data yang akurat hanya karena hasutan, atau data bohong atau hoax, maka POLRI sebagai penegak hukum harus mampu mengungkapkan dan melakukan penyidikan untuk diajukan ke Pengadilan.

Bahwa GEPENTA Percaya kepada Institusi KPU yang independen. Apabila ada yang salah melaksanakan tugas atau lalai, maka itu adalah oknumnya bukan hasil kerja Institusi KPU.

Misalnya, Kalau ada  oknum anggota Polri atau oknum anggota TNI yang terlibat Narkoba atau perampokan, tidak hal itu tidak tanggung jawab Institusi POLRI/TNI tetapi oknumnya ditindak yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Maka penyelesaian permasalahan yang ada dikembalikan kepada Proses Hukum, karena Indonesia berdasar hukum.

Dalam hal adanya penolakan dan tidak percaya kepada hasil kerja KPU maka kita harus menyatakan bahwa Penyelenggaraan Pemilu dan Pilpres berjalan dengan lancar dan sukses.

Apabila ada dugaan tidak jujur atau curang maka ada lembaga yang disiapkan untuk menyelesaikan perkara Pemilu dan Pilpres.
Jangan ada Pemaksaan kehendak dari Kelompok manapun untuk tidak mengakui hasil kerja KPU, untuk itu kita serahkan kepada Pemerintahan yang sah.

Politik Gepenta adalah Politik Negara ini artinya bahwa Pemerintahan yang sah harus tetap di pertahankan. Apabila ada kelompok tertentu menjatuhkan Pemerintahan yang sah maka itu perbuatan INKONSTITUSIONAL atau pelanggaran hukum Positip Indonesia.

Ini yang harus kita perhatikan supaya jangan ada pro kontra didalam tubuh Institusi Ormas GEPENTA. Tetaplah mensukseskan Program Umum GEPENTA "Pertahankan NKRI dengan perlawanan  Rakyat Semesta".

Salam GEPENTA "Haramkan Narkoba Cegah Tawuran dan Anarkis"

Ketua Umum DPN GEPENTA
Dr. Parasian Simanungkalit, SH.MH
Brigjen Polisi Purnawirawan

zuraidbima/05/2019

Wednesday, May 15, 2019

Penyerahan Penghargaan dari Mendagri kepada Kasum TNI



SUARAMERDEKA.CO.ID ■ Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI), Tjahjo Kumolo menyerahkan Piagam Penghargaan dan Piagam Duka Cita diberikan kepada prajurit TNI yang gugur dalam tugas pengamanan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Piagam tersebut diserahkan secara simbolis oleh Mendagri RI kepada Kepala Staf Umum (Kasum) TNI, Letjen TNI Joni Supriyanto di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (14/5/2019).

Adapun 3 (tiga) prajurit TNI yang gugur dalam tugas pengamanan Pemilu 2019 adalah Serka Muningkat (Babinsa Ramil 18 Plemahan Kodim 0809/Kediri, Korem 082/CPYJ), Serka Yosef Yoachim Lilik Edhi Susanto (Babinsa Kel. Cipedak Koramil 08/Jagakarsa, Kodim 0504/JS Korem 051/Wkt) dan Serda Aju (Babinsa Koramil-02/Batuceper, Kodim 0506/Tgr, Korem 052/Wkr Kodam Jaya).

Saturday, May 4, 2019

Kejar SK Presiden, DPI Susun Kekuatan


SUARAMERDEKA.CO.ID ■ Eksistensi Dewan Pers Indonesia hingga hari ini masih tetap berlanjut  meskipun status formilnya masih harus menunggu Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia diterbitkan.

Sejumlah program prioritas kini sudah menanti untuk penguatan kelembagaan Dewan Pers Indonesia atau DPI. Salah satunya adalah pelaksanaan program pendataan keanggotaan organisasi pers dan verifikasi perusahaan pers berdasarkan hasil Kongres Pers Indonesia.

Keputusan itu ditetapkan melalui Rapat Bersama DPI dan Sekretariat Bersama Pers Indonesia, Jumat 03 Mei 2019 di Ruang Downing II Hotel Ashley Jakarta.

"Surat pengajuan ke Presiden sudah disampaikan sejak 16 April lalu dan hasilnya harus terus dikawal hingga tuntas," tutur Mandagi usai rapat.

Sementara Anggota DPI Mustika Sani berpendapat, kehadiran DPI merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. "Jadi pengajuan struktur DPI untuk mendapatkan SK Presiden sudah tepat dan memiliki dasar hukum yang jelas yakni UU Pers," terang pengacara bergelar Master Hukum.

Hal senada disampaikan wartawan senior yang juga berprofesi sebagai pengacara, Joseph Hutabarat.  Anggota DPI ini turut menjelaskan tentang dasar hukum keberadaan DPI. Menurutnya, di dalam UU Pers tidak ada satu pasal yang mengatur Dewan Pers sebagai wadah tunggal. "Jadi DPI yang dilahirkan melalui Kongres Pers Indonesia wajib disahkan Presiden melalui Surat Keputusan karena sudah sesuai amanat UU Pers," tandasnya.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Badan Pengawas DPI Bintang Adi menegaskan, keberadaan DPI harus terus berlanjut meski SK Presiden belum terbit.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Anggota Banwas DPI Firman Tenri. Menurut mantan aktifis yang kini berprofesi sebagai wartawan sekaligus pengacara ini, DPI harus mampu membuktikan bahwa agregasi yang dimilikinya lebih baik dari Dewan Pers yang ada sekarang. "Salah satunya adalah pelaksanaan uji kompetensi harus berlisensi resmi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan bukan hanya berdasarkan Lembaga Penguji versi Dewan Pers," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas Sekber Pers Indonesia Syahril Idham yang hadir mewakili Sekber Pers, menjelaskan, posisi Sekber sebagai pencetus berdirinya DPI akan mensuport penuh seluruh rencana kegiatan DPI.

DPI sendiri saat ini sedang gencar menyusun kekuatan dan berupaya bersama-sama dengan 11 organisasi pers yang merupakan konstituen DPI, memperjuangkan belanja iklan nasional agar terdistribusi hingga ke seluruh daerah. Untuk memperjuangkan itu, DPI secara resmi telah membangun kemitraan dengan lembaga usaha yakni PT Anugerah Pariwara Agen. Memorandum of Understanding atau MOU antar DPI dan PT APA telah ditandatangani bersama antara Ketua DPI Hence Mandagi dan Direktur Utama PT APA Ilham Ilyas.

MOU antara DPI dan PT APA bertujuan untuk memfasilitasi jaringan media yang dimiliki 11 organisasi pers konstituen DPI untuk memperoleh belanja iklan dari total belanja iklan nasional yang mencapai 150 triliun rupiah setiap tahunnya.


Sunday, April 28, 2019

Pusjarah TNI Gelar Nobar Film Kesejarahan dan Jelajah Museum 2019


SUARAMERDEKA.CO.ID ■ Pusat Sejarah Tentara Nasional Indonesia (Pusjarah TNI) bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI) menggelar acara Nonton  Bareng (Nobar) Film Kesejarahan dan Jelajah Museum Tahun 2019.

Kepala Pusat Sejarah (Kapusjarah) TNI, Brigjen TNI Prantara Santosa, S. Sos., M.Si., M.Tr.(Han) didampingi Direktur Sejarah Kemendikbud RI, Dra. Triana Wulandari, M.Si membuka secara resmi acara tersebut di Ruang Balairung Pahlawan Museum Satria Mandala, Jl. Gatot Subroto No. 14, Jakarta Selatan, Jumat (26/4/2019).

Acara Nobar Film Kesejarahan dan Jelajah Museum 2019, yang diikuti oleh 350 pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) se-DKI Jakarta merupakan kegiatan sinergitas antara Pusjarah TNI dengan Direktorat Sejarah Kemendikbud RI.

Tujuan diadakannya acara tersebut adalah untuk mendekatkan generasi milenial kepada sejarah bangsanya.  Disamping itu, sinergitas dan kerja sama antara Pusjarah TNI dengan Direktorat Sejarah Kemendikbud RI ini diharapkan akan menjadi kalender bersama secara periodik, guna meningkatkan kesadaran sejarah pada generasi milenial.

Dalam kegiatan Jelajah Museum, ratusan pelajar SMP se-DKI Jakarta dibagi menjadi beberapa kelompok dan dipandu oleh Pemandu Museum untuk menjelajahi koleksi-koleksi bersejarah yang dimiliki oleh Museum Satria Mandala.

Selanjutnya ratusan pelajar SMP tersebut diajak menonton film sejarah. Selain itu juga para pelajar diberikan bimbingan tutorial vlog, lomba vlog serta lomba membuat foto dengan latar belakang sejarah.

Thursday, April 18, 2019

Gelar Subuh Berjamaah, Wakapolresta Sidoarjo Ingatkan Jamaah akan Bahaya Narkoba


SUARAMERDEKA.CO.ID ■ Guna mendekatkan hubungan baik Polri dengan masyarakat, pada Rabu (17/4/2019), Polresta Sidoarjo kembali menggelar Subuh Berjamaah. Kali ini diadakan di Masjid Perumahan Pondok Mutiara, Sidoarjo.

Bersama pejabat utama Polresta Sidoarjo, Wakapolresta Sidoarjo AKBP M. Anggi Naulifar Siregar melakukan shalat subuh berjamaah di masjid tersebut.

Kemudian, usai melakukan shalat subuh berjamaah, orang nomor dua di Polresta Sidoarjo ini memberikan beberapa pesan kamtibmas kepada masyarakat.

Antara lain, terkait bahaya kenakalan remaja. Yakni narkoba dan pentingnya tertib lalu lintas bagi generasi muda kita.

"Bapak-Ibu jamaah, mari saling mengawasi pergaulan buah hati kita, agar jangan sampai salah pergaulan. Supaya bahaya narkoba akibat dari salah pergaulan jangan sampai mempengaruhi putra-putri kita," pesannya.

Selain itu, Wakapolresta Sidoarjo berpesan agar para orang tua mengedukasi kepada putra-putrinya, yakni generasi millenial Bangsa ini akan pentingnya tertib lalu lintas.

"Angka kecelakaan yang tertinggi adalah masih golongan usia millenial. Nah, karenanya mari bimbing anak-anak kita, agar saat berkendara senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas," imbuhnya. (Syam GN)

Sunday, April 7, 2019

Sandiaga : Alhamdulillah, Sumbangan Dari Masyarakat Terus Mengalir



Alhamdulillah, sumbangan dari masyarakat terus mengalir, kali ini berasal dari urunan masyarakat Medan yang hadir dalam acara Khataman Akbar Al-Qur’an di Tiara Convention Center. Senang campur haru rasanya.

Sandiaga Salahuddin Uno
@sandiuno

7 April 2019.

© Copyright 2018 SUARA MERDEKA | All Right Reserved