PKB Desak Disnakertrans Jateng Telusuri Dugaan 2.000 Outsourcing Ilegal


SUARAMERDEKA.CO.ID ■ Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Provinsi Jawa Tengah mendesak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jateng bersikap profesional dan terbuka terkait atas pengaduan masyarakat yang mengungkap adanya dugaan 2.000 outsourcing ilegal.

"Permintaan ini kami sampaikan karena ada surat pengaduan dari masyarakat yang masuk kepada kami berkaitan dengan dugaan tindakan melawan hukum yang dilakukan salah satu perusahaan di Kabupaten Temanggung," kata Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Jateng M. Hendri Wicaksono di Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (4/1/2019).

Ia menjelaskan bahwa FPKB menerima surat pengaduan dari masyarakat tentang dugaan tindakan melawan hukum yang dilakukan PT Central Jawa Wood Industry (CJWI) Temanggung.

Dalam surat pengaduan tersebut, lanjut Hendri, diungkap dugaan perusahaan tersebut melakukan praktik pekerja alih daya atau outsourcing ilegal kepada 2.000 pekerja yang berlangsung hingga 10 tahun.

Menurut dia, kasus ini sudah diadukan ke Disnakertrans Jateng sejak 2009, namun tidak pernah ada jawaban tertulis maupun tindakan tegas.

"Karena ada pengaduan dari masyarakat yang masuk ke kami, tentu kami ingin Disnakertrans Jateng untuk segera menindaklanjuti dan menyelesaikan permasalahan yang ada," ujarnya.

Ia menilai pemerintah, dalam hal ini Disnakertrans Jateng, perlu bertindak karena posisinya sebagai fasilitator antara pekerja dan pengusaha.

Menurut dia, perlu penegakan aturan yang jelas jika memang terjadi pelanggaran-pelanggaran dan penegakan aturan menjadikan pemerintah hadir dalam memberikan solusi serta penjelasan secara proporsional.

"Atas dasar itu kita meminta agar Disnakertrans bisa bersikap profesional, transparan, dan segera meninjau langsung apa yang menjadi keluhan masyarakat tentang permasalahan itu. Jangan sampai ada tudingan bahwa pemerintah dinilai bermain mata melindungi kepentingan industri saja," katanya.

Sumber : Antara

Belum ada Komentar untuk " PKB Desak Disnakertrans Jateng Telusuri Dugaan 2.000 Outsourcing Ilegal"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel